Yamaha NMax

KPU Tolak Berkas Pendaftaran Bapaslon Rustandie-Dikdik

  Kamis, 11 Januari 2018   Arditya Pramono
Perdebatan alot Antara KPU Purwakarta dan Tim Bapaslon Rustandie-Dikdik Terkait SK Ganda di Aula KPU Purwakarta pada Rabu (10/1 /2018). (Arditya Pramono/ayopurwakarta)

PURWAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta (Bapaslon), Rustandie dan Dikdik Sukardi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta tidak berjalan mulus pada Rabu (10/1/2017). Berkas pendaftaran bapaslon tersebut tidak diterima KPU Purwakarta.   

KPU mempermasalahkan surat keputusan (SK) ganda Partai Hanura yang sebelumnya telah berkoalisi dan mendukung bapaslon Anne Ratna Mustika (Ambu) - Aming.

Menurut KPU pengusungan Partai Hanura pada Rustandie-Dikdik dianggap memindahkan dukungan dari pasangan calon yang lebih dulu mendaftar dan memenuhi syarat pendaftaran. 

"Kami memiliki guidance PKPU yang memiliki payung hukum," kata Ketua KPU Purwakarta, Ramlan Maulana pada Rabu (10/1/2018). 

Di sisi lain, tim bapaslon Rustandie-Dikdik mempertanyakan sikap KPU. Menurut mereka persoalan SK ganda sudah selesai karena SK sebelumnya yang mendukung bapaslon lain telah dicabut.

"Tidak ada alasan untuk tidak menerima pendaftaran bapaslon Rustandie-Dikdik, SK sebelumnya yang mendukung bapaslon lain telah dicabut," ungkap salah seorang tim Rustandie-Dikdik. 

Sementara itu di waktu dan tempat yang sama Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat Aceng HM Fikri yang ikut mengantarkan Rustandie-Dikdik menjelaskan bahwa SK yang sah adalah SK terbaru. 

"Pada 8 Januari 2018 SK yang turun sebelumnya yang mendukung bapaslon lain sudah dicabut, dianulir. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian dalam pengusungan bapaslon Rustandie-Dikdik Sukardi. Sebenarnya tidak ada sengketa. Dan KPU RI sudah mengirimkan surat pencabutan SK sebelumnya," jelas Aceng. 

Perdebatan soal SK tersebut tak kunjung menemui titik temu hingga pada pukul 03.00 WIB, Kamis (11/1/2017). Bahkan situasi sempat memanas. Polisi pun terpaksa harus mengamankan sejumlah masa dan membubarkan acara tersebut untuk menjaga kondisifitas. 
 

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar