Yamaha Mio S

Alat Peraga Kampanye Dilarang di Angkot, Dishub Tunggu Surat Resmi

  Jumat, 12 Oktober 2018   Arditya Pramono
APK Caleg pada bagian belangkang angkutan umum. (Arditya Pramono/Ayopurwakarta.com)

PURWAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta menunggu surat resmi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait imbauan pencopotan alat peraga kampanye (APK) berupa banner calon anggota legislatif (caleg) yang terpasang di kendaraan angkutan umum.

"Kami belum menerima tembusan anturan yang melarang pemasangan APK di kendaraan angkutan umum. Jika ada instruksi pencopotan dari Bawaslu, Dishub menunggu rekomendasi berupa surat resmi," jelas Kepala Dishub Purwakarta Saepudin kepada wartawan, Jumat (12/10/2018).

AYO BACA : Bawaslu Kembali Temukan 1.364 Data Pemilih Ganda

Dia menegaskan, jika ada surat resmi dari Bawaslu, pihaknya akan langsung segera berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untukĀ melakukan tindakan pencopotan.

Sementara itu, menurut Saepudin, selama ini APK yang terpasang di angkutan umum hanya dilihat sebatas dari perspektif keselamatan saja. "Sejauh ini karena belum ada surat tembusan yang melarang, baik dari KPU atau Bawaslu. APK di angkutan umum hanya sebatas perspektif keselamatan lalu lintas," katanya.

AYO BACA : Banner Bergambar Caleg di Angkutan Umum Harus Dicopot

Terkait keselamatan lalu lintas, pihaknya sementara merekomendasikan pemasangan APK harus tembus pandang. "Sehingga tidak mengganggu kenyamanan sopir saat berkendara," jelasnya.

Dilain sisi, Saepudin mengatakan, selama ini angkutan umum yang memasang APK Caleg membuat izin dan meminta rekomendasi dari Organisasi Angkutan Darat (Organda).

"Selama ini, setiap caleg yang mau pasang banner di mobil angkutan umumĀ  izin dan koordinasinya langsung dengan pihak Organda. Dishub sendiri secara institusi tidak melarang," ucapnya.

Diketahui sebelumnya, Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta Oyang Este Binos mengatakan, jika banner calon anggota legislatif (caleg) yang terpasang di kendaraan jasa angkutan umum, mengganggu keselamatan lalu lintas. Pihaknya merekomendasikan APK caleg di angkutan umum baiknya dicopot.

AYO BACA : Banyak Baliho Curi Start Kampanye, Bawaslu Surati Pj Bupati

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar