Yamaha NMax

Warga Perumahan BPI Purwakarta Desak Pemkab Ambil Alih Aset

  Selasa, 12 Maret 2019   Dede Nurhasanudin
Kondisi infrastuktur di perumahan BPI tergenang air saat diguyur hujan, (Dede Nurhasanudin/Ayopurwakarta.com)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM--Kondisi infrastruktur di Perumahan Bukit Panorama Indah (BPI), Kecamatan Purwakarta Kota jauh tertinggal dibandingan dengan pemukiman biasa. Untuk itu, warga setempat meminta Pemkab Purwakarta mengambil alih aset dari pihak developer.

Ketua RW 13 Kelurahan Ciseureuh, Asep Supiandi mengatakan, pihak developer diduga lepas tanggung jawab soal pembenahan infrastruktur, ketersedian fasilitas sosial, dan fasilitas umum.

"Kami ingin pemkab ambil alih asset dari pihak developer," tegas Asep, Selasa (12/3/2019).

Akibat belum adanya penyerahan aset, kondisi infrastruktur lingkungan jauh tertinggal dibanding permukiman biasa. Padahal, Perum BPI lokasinya tidak terlalu jauh dari kantor Bupati Purwakarta.

Menurutnya, selama ini warga di perumahan ini bukanlah penikmat APBD. Pembangunan infrastruktur dilakukan serba swadaya. Kemampuan swadaya tentu saja sangatlah terbatas.   

"Kami sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi ke pemkab mau pun ke DPRD, namun jawabannya selalu tidak jelas," kata dia.

Sebenarnya, lanjut dia, sekelas Pemkab Purwakarta tidaklah sulit pengambilalihan aset secara sepihak, meskipun nantinya akan berimplikasi pada persoalan hukum. Hanya saja itikad atau keseriusan dalam melaksanakan upaya itu yang ditunggu warga. 

“Kami menyadari ketika terjadi perubahan status dari developer menjadi aset pemkab akan menambah beban APBD.  Namun tentu saja bagi kami, warga memiliki hak yang sama dalam menikmati pembangunan,” ujarnya.

Dijelaskan, tak tersentuhnya BPI oleh APBD sangatlah kasat mata dengan melihat kondisi infrastruktur jalan. Sepanjang 2 km jalan utama di perumahan dalam kondisi rusak parah. Belum termasuk banjir rutin di beberapa RT ketika hujan deras.

“Maka sangat wajar apabila sejumlah warga akan menunda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2019. Mereka baru akan membayar setelah ada respons dari Pemkab Purwakarta soal status BPI.,”tegas dia.  

Terpisah, Plt Sekda Purwakarta, Iyus Permana mengungkapkan, penyerahan aset merupakan persoalan panjang. Sebab harus terlebih dahulu masuk dalam APBD. Artinya, hingga saat ini pemkab belum ada upaya untuk merealisasikan keinginan warga seperti itu. 

“Tidak akan bisa, hal itu menjadi persoalan perdata,”singkat Iyus melalui pesannya.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar