PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM—Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Purwakarta sepakat menyerukan penolakan atas aksi people power.
Salah satunya diungkapkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purwakarta Bahir Muchlis yang mengatakan, dirinya mengajak seluruh warga Nahdiyin dan seluruh masyarakat Purwakarta menunggu hasil resmi dari KPU soal perolehan suara Pemilu 2019.
"PCNU menolak ajakan people power, untuk hasilnya kita harus bersabar," ujarnya, Kamis (16/5/2019).
Rois Syuriah NU Purwakarta Abun Bunyamin mengungkapkan hal senada. Menurutnya, secara demokratis, people power adalah hak masyarakat namun sebaiknya tidak perlu dilakukan. Sebab, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, percayakan hasil perhitungan suara kepada KPU sebagai lembaga resmi pemerintah.
Kedua, sambung dia, demi menjaga kesucian dan kekhusyukan ibadah saat Ramadan. Ketiga, ekses atau dampak negatif yang terjadi bila people power terlaksana.
"Secara matematis pengerahan massa akan berpotensi chaos, bahkan hingga jatuhnya korban," kata Abun.
Kiai kharismatik yang juga menjabat Wakil Ketua Rois Syuriah PWNU Jawa Barat ini menegaskan, aksi people power berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta citra Indonesia bisa tercoreng.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Kita serahkan kepada Allah Swt dengan menunggu hasil perhitungan KPU. Insyaallah semuanya bisa aman, damai, dan kondusif," ucapnya.
Selain itu, penolakan atas aksi people power disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta Tedi Ahmad Junaedi. Dirinya menyerukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, khususnya di lingkungan Kemenag Purwakarta, umumnya seluruh masyarakat Purwakarta, untuk menolak ajakan people power.
"Semua pihak harus bersyukur hingga saat masih diberikan umur panjang sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa pada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah SWT," ujarnya.
Ia mengatakan, semua pihak harus bersyukur lantaran masyarakat Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi yang sangat luar biasa, jujur, adil, serta aman. Hal itu, lanjutnya, menjadi kebanggaan bersama.
Oleh karena itu, lanjut dia, ketika ada ajakan untuk melakukan aksi people power seyogianya semua pihak menolaknya.
"Mari kita percayakan sepenuhnya ke KPU untuk melaksanakan sidang pleno hasil rekapitulasi atau penghitungan suara pada 22 Mei 2019 mendatang," ucapnya.
