Yamaha NMax

Kepsek SMA Diangkat Kabid, Ini Kata Ketua MKKS

  Kamis, 16 Mei 2019   Dede Nurhasanudin
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Tingkat SMA yang juga Praktisi Pendidikan, Asep Sundu Mulyana. (Dede Nurhasanudin/Ayopurwakarta.com)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM--Pemkab Purwakarta belum lama ini melakukan rotasi atau mutasi pejabat eselon III dan IV. Mereka dilantik Sekda Purwakarta, Iyus Permana di Aula BKPSDM.

Perotasian para pejabat itu menual polemik lantaran ada salah seorang kepala sekolah SMA menjadi kepala bidang di salah satu instansi di Purwakarta.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Tingkat SMA yang juga Praktisi Pendidikan, Asep Sundu Mulyana mengatakan bahwa seorang Kepala SMA dalam regulasi yang ada bisa saja langsung menjadi kepala dinas, atau jadi eselon apa pun dan berapa pun. Hal ini karena Kepala SMA adalah jabatan fungsional bukan struktural yang harus berjenjang.

Asalkan Kepala SMA tersebut, kata dia memiliki kompetensi yang mumpuni, kapabilitas, integritas, personalitas, dan lulus jenjang pendidikan yang memadai. 

AYO BACA : Bupati Purwakarta Lantik 435 Kepala Sekolah

"Jadi untuk sekadar menduduki jabatan kabid, tidak usah lulusan S2 atau S3, paket C saja sudah lebih dari cukup," kata Asep," Kamis (16/5/2019).

Menurutnya, secara faktual dilihat dari segi penghasilan, jika Kepala SMAN menjadi kabid di kabupaten/kota itu, turun kesejahteraanya baik dari gaji maupun tunjangan lainnya. 

"Jadi permasalahannya bukan dinilai dari mekanisme jabatannya tapi harus dari nilai komprehensif dari individunya," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pandangan yang sangat keliru apabila kepala SMAN itu disejajarkan dengan kasi apalagi pelaksana atau staf pada jabatan struktural.

AYO BACA : Guru dan Kepala Sekolah Purwakarta Dibekali Pengenalan dan Pencegahan Narkoba

"Mencermati dan berdasarkan pengamatan terbatas rotasi, mutasi, dan promosi di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Purwakarta memang masih banyak yang harus diperbaiki, baik dari segi kualifikasinya mau pun dari segi mekanismenya," ucap Sundu. 

Yang menjadi ukuran, lanjut dia, tidak saja kualitas, kapabilitas, kompetensi, integritas, personalitas, dan loyalitas individunya, tapi juga harus berdasarkan pada kajian yang komprehensif.

"Yakni seberapa besar kemampuan dan kemanfaatan lahir dan batin suatu individu menempati posisi dalam jabatannya tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seleksi yang gradual dan menyeluruh. Di antaranya dapat melalui open bidding dan assesment," katanya 

Jadi yang dipermasalahkan, ucap dia, bukan dilihat dari dari mana dia berasal apalagi dengan "bahasa" memarginalkan kepala SMAN, tapi yang dianalisis dan dinilai adalah individunya.

"Karena di pemerintahan pusat, dosen dan rektor yang sama dengan guru dan kepala sekolah sebagai jabatan fungsional, banyak yang jadi dirjen dan irjen, malah banyak juga yang dijadikan menteri dan setingkat menteri," ujar Asep.

Dengan kata lain, daripada pemkab dan pemprov memilih pejabat struktural dari individu yang diragukan, lebih baik mengangkat kepala SMAN untuk menjadi pejabat struktural sesuai dengan ilmu dan kompetensi yang dimiliki dengan memenuhi prasyarat di atas. 

"Sehingga dengan cara berpikir yang benar dan terstruktur jangan lagi ada pertanyaan yang tidak layak dan tidak relevan, seperti, bagaimana mungkin tukang cendol bisa jadi anggota DPRD?," pungkasnya.

AYO BACA : MKKS SMK Larang Pelajar Coret-coret Seragam Sekolah

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar