Yamaha Aerox

Revisi UU KPK Hilangkan Marwah Aturan Lama

  Selasa, 10 September 2019   Ananda Muhammad Firdaus
Warga memotret tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tertutup kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2019). Penutupan tulisan KPK dengan kain hitam yang dilakukan sejak Minggu (8/9/2019) itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpinan hingga pegawai KPK jika revisi Undang-undang KPK disetujui dan pimpinan KPK ke depan diisi orang-orang bermasalah. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

JAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi inisiatif DPR RI dinilai merupakan pembohongan publik.

Guru besar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menegaskan, apa yang tengah dilakukan DPR RI saat ini terhadap UU KPK bukan untuk merevisi melainkan merombak atau membongkar UU terkait KPK.

"Saya sudah baca naskah usulan revisinya. Ini bukan revisi tapi perubahan, karena hampir semua pasal diubah, dibongkar habis-habisan, sehingga sudah kehilangan marwahnya sebagai undang-undang yang lama," kata Syamsuddin di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dia mencontohkan dalam Pasal 3 naskah revisi UU KPK disebutkan bahwa KPK adalah lembaga pemerintah pusat. Menurut Syamsuddin Haris, hal itu merupakan degradasi luar biasa, sebab dalam UU lama, KPK adalah lembaga negara bukan lembaga pemerintah pusat.

Selain itu, dia mencermati penekanan revisi UU KPK ditujukan untuk menjadikan KPK sebagai lembaga pencegahan korupsi.

"Padahal pencegahan itu bukan semata tugas KPK, tapi tugas kita semua, dai, ulama, dosen-dosen, semua punya tugas mencegah korupsi," tegas dia.

Dia mengatakan, revisi tersebut sebuah intervensi yang bertujuan tidak lain untuk melemahkan KPK. Jika revisi dilakukan dengan poin-poin itu, maka KPK akan menjadi lembaga yang tidak bisa melakukan apapun seperti "macan ompong".

"Kita menyayangkan semua parpol mendukung usul revisi. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan makin banyaknya politisi yang ditangkap dan menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK, ini sesuatu yang mengecewakan publik," ujar Syamsuddin Haris.

Civitas LIPI pada hari ini (10/9) menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap revisi UU KPK yang dinilai hanya bertujuan melemahkan lembaga antirasuah. Penolakan itu ditandatangani oleh 146 anggota Civitas LIPI, 25 orang di antaranya profesor LIPI.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar