Yamaha Aerox

Distarkim Purwakarta Dilema, 3 Perda Perlu Dibuat

  Kamis, 12 September 2019   Dede Nurhasanudin
Salah satu ruas jalan di Kabupaten Purwakarta. (Dede Nurhasanudin/Ayopurwakarta.com)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Purwakarta seolah tak bisa berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) di ruas jalan nasional dan provinsi wilayah Purwakarta.

Kepala Bidang Pertamanan dan PJU pada Distarkim Kabupaten Purwakarta Kosasih menjelaskan, hal tersebut karena tidak ada payung hukum agar fasilitas jalan semacam itu bisa ditambah, maupun dirawat.

"Tidak bisa (tambah PJU), karena tidak ada payung hukum untuk itu," ujar Kosasih, Kamis (12/9/2019).

Ia mengatakan, sebetulnya pihaknya membutuhkan tiga payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur pengelolaan fasilitas PJU, pohon, dan reklame. Tiga perda itu bisa digunakan seperti saat kebutuhan benar-benar genting seperti sekarang.

"Misal dalam contoh kasus. Ada warga yang ingin menebang pohon karena kebutuhan membuka akses jalan. Sementara keberadaan pohon yang ditebang mesti diganti dengan bibit yang baru. Terkait siapa yang harus mengganti pohon dengan bibit baru ini, mesti diatur," kata dia.

Terakhir, payung hukum pengawasan dan penertiban reklame yang bersifat komersial. Dalam hal pengawasan dan penertiban, Pemda Purwakarta belum memiliki ukuran komersial itu seperti apa.

"Standarnya apa dan bagaimana reklame komersial itu. Dan aturan semacam ini perlu, agar praktik bisnis reklame tidak sembarangan di Purwakarta," ucap Kosasih.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar