Yamaha

Dedi Mulyadi Sarankan Warga Cihandeuleum Direlokasi

  Jumat, 11 Oktober 2019   Dede Nurhasanudin
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meninjau Kampung Cihandeuleum yang sebelumnya dihujani batu berukuran besar yang membuat rusak sejumlah rumah tersamuk sekolah, Jumat (11/10/2019). (Ayopurwakarta.com/Dede Nurhasanudin)

TEGALWARU, AYOPURWAKARTA.COM -- Anggota DRR RI Dedi Mulyadi menyarankan 58 kepala keluarga (KK) di Kampung Cihandeuleum, Sukamulya, Tegalwaru, Purwakarta, direlokasi agar tidak dihantui oleh trauma bencana.

Menurutnya, tinggal di bawah kaki gunung tambang batu sangat berbahaya. Ada atau tidak adanya tambang batu, warga harus tetap direlokasi agar keselamatan mereka tidak terus merasa terancam.

"Musim hujan longsor bukan tidak mungkin terjadi, apalagi masih terdapat material bebatuan di lereng sisa-sisa kemarin. Untuk itu saya memberikan saran 58 KK untuk direlokasi ke tempat lebih aman," ungkap Dedi disela-sela peninjauan lokasi, Jumat (11/10/2019).

Menurutnya, ini adalah peringatan kecil dari alam yang harus dijadikan dasar untuk mengambil sebuah keputusan, dan itu harus disadari bersama. "Untung saja kejadian kemarin tidak ada korban, hanya permukiman warga yang rusak," ujar Dedi.

Ia mengatakan, ada beberapa titik yang tidak boleh ditambang, tetapi ada perluasan izin Tahun 2015. Dirinya merekomendasikam jika PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS) ditutup, karena dari sisi keuntungan ekonomi juga kurang signifikan baik terhadap pemda atau pun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Silahkan dicek, diriset, apa betul sebuah penambangan memberikan implikasi ekonomi yang kuat bagi lingkungannya. Begitu juga terhadap pemerintah, berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki jalan rusak dampak sering dilewati truk tambang, perbaikan satu kilometer saja memerlukan Rp1,5 miliar, sementara pendapatan dari tambang kan sangat kecil," kata Dedi.

Sehingga, dirinya merekomendasikan UPK dan UKL Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk dicabut. Karena, menurutnya tidak dijalankan sesuai standarisasi.

"Kalau tidak dijalankan artinya ada pelanggaran dan harus dicabut," tegas Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu akan melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan hal sama.

"Hari Senin saya akan temui mereka dan menyampaikan jika ijin PT MSS dicabut," ujar dia.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar

-->