Yamaha NMax

Merevisi PP 78 Dinilai Jalan Keluar dari Ketimpangan Upah Antar Daerah

  Rabu, 27 November 2019   Firda Puri Agustine
Buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jombang, Jawa Timur, Rabu (18/9/2019). (ANTARA FOTO/Syaiful Arif/pras)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Adanya perbedaan upah atau gaji antar daerah membuat resah kalangan buruh. Hal ini lantaran gap yang terlalu besar, misalnya saja Jabodetabek di kisaran Rp4 jutaan dengan daerah lain di kisaran Rp1,6 juta.

Perbedaan upah yang signifikan ini seringkali dijadikan pengusaha untuk mengancam buruh yang meminta upah naik tinggi. Jika terus naik, kata sebagian pengusaha, mereka akan melakukan relokasi.

Menyikapi hal tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, solusinya adalah dengan merevisi PP 78/2015. Sebab di dalam PP 78/2015 mengatur kenaikan upah yang sama di setiap daerah.

AYO BACA : Puluhan Ribu Buruh Demo Tolak Revisi UU 13/2003

“Supaya gap tidak bertambah lebar,  PP 78/2015 harus direvisi. Karena dalam PP tersebut mengatur formula kenaikan upah minimun sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2019).

Sebagai contoh, inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dipakai untuk kebaikan UMK 2020 adalah 8,51%. Akibatnya, di semua daerah upahnya naik 8,51%. Sehingga yang saat ini upahnya sudah relatif besar maka semakin besar, sedangkan yang kecil akan tetap kecil.

Said Iqbal mengusulkan kenaikan upah minimum berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di masing-masing kabupaten/kota. Karena setiap daerah nilai KHL-nya berbeda, maka persentase kenaikan upah minimumnya juga akan berbeda.

AYO BACA : 2000 Polisi Dikerahkan Antisipasi Demo Buruh di Gedung DPR

“Karena prinsip upah minimum adalah safety net agar buruh tidak absolut miskin. Sehingga selain mempertimbangkan kemampuan industri tapi juga harus mengukur peningkatan daya beli buruh dan kenaikan harga barang yang kesemuanya tercermin dalam hasil survei KHL di pasar,” ujarnya.

Menurut Iqbal, kualitas dan kuantitas KHL juga harus terus ditingkatkan, sehingga benar-benar memenuhi standar hidup yang layak untuk buruh.

Sementara itu, solusi terhadap perusahaan yang berat membayar upah minimum di kab/kota yang upahnya tinggi adalah dengan membuat zonasi industri.

Bagi industri labour intensive (padat karya) seperti tekstil, garmen, makanan dan lain-lain sebaiknya berada di daerah yang memang KHL nya tidak terlalu tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat bagian Selatan, sebagian Sumatra, dan lain-lain.

“Sedangkan industri capital intensive (padat modal) seperti otomotif, bank, jasa, elektronik dan lain-lain, bisa berada di daerah yg memang KHL nya sudah tinggi seperti DKI, Jawa Barat, Batam, dan lain-lain,” katanya.

AYO BACA : KSPI Tetap Akan Gelar Demo 2 Oktober

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar

-->