Yamaha NMax

Dedi Mulyadi Ingin Pelopori Persoalan Pencemaran Lingkungan

  Jumat, 29 November 2019   Dede Nurhasanudin
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (pakaian putih) saat melangsungkan rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Jumat (29/11/2019). (Ayopurwakarta.com/Dede Nurhasanudin)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyebut persoalan pencemaran lingkungan harus benar-benar ditangani dengan serius agar kondisi lingkungan bersih dan bebas dari limbah.

Solusi yang ditempuh untuk penanganan lingkungan bebas dari limbah adalah merealisasikan intalasi pengelolaan air limbah (IPAL) Komunal, baik limbah industri maupun rumah tangga.

"Saya mencoba pelopori pada tahun 2021 untuk satu daerah dulu yaitu Purwakarta, ke depan tidak ada lagi yang membuang limbah ke sungai, karena telah terintegrasi dengan intalasi pengelolaan air limbah (IPAL) Komunal," ungkap Dedi saat presentasi Urgensi IPAL Komunal yang terintegrasi dengan air limbah industri dan air limbah domestik, di Kantor DLH Purwakarta, Jumat (29/11/2019).

Pembuatan IPAL Komunal itu dilakukan di dua tempat, pertama di Sungai Cilamaya kedua di lingkungan masyarakat. Sehingga pada 2021, sebutnya, di Kabupaten Purwakarta tidak ada lagi yang membuang limbah ke sungai.

"Nanti semua desa memiliki IPAL Komunal, jadi tidak ada lagi yang membuang limbah ke sungai," kata mantan Bupati Purwakarta dua periode itu.

Sementara untuk di Kabupaten Karawang, dirinya akan memfokuskan diri terhadap masalah di laut. Menurutnya, ancaman terbesar di sana yaitu abrasi pantai. Salah satu bentuk aksinya adalah selain membangun tanggul penahan abrasi, tetapi juga ingin mengembalikan pada pengelolaan alam.

"Saya ingin mempelopori pembangunan kampung nelayan. Kemudian saya akan dorong pendidikan karakter bagi sekolah yang dekat dengan pantai agar sejak kecil mereka mengenal lingkungan dan bisa menjaganya di kemudian hari," ujar dia.

Untuk wilayah Bekasi, terdapat wilayah Muara Gembong yang memerlukan penanganan khusus berkaitan dengan peningkatan produk udang yang tidak merusak lahan-lahan pertanian.

"Peningkatan hasil tangkapan udang sebagai komoditas utama harus diupayakan. Selain harus dilakukan juga pengintegrasian lahan pertanian yang saat ini sudah mulai terganggu dengan masifnya pembangunan perumahan," ucapnya.

Dedi mengaku akan memulai aksi itu di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Perencanaan matang yang berhubungan dengan komisi empat yakni pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan.

Selain itu, ia juga akan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan penegakan hukum. Jika perlu, lanjut Dedi, penegakan tersebut dikerjasamakan dengan instansi Polri dan TNI sebagai efek jera.

"Semua harus dibuat disiplin. Masyarakat kita harus ada unsur takutnya dulu, baru sampai tingkat kesadaran. Masyarakat modern itu taat pada undang-undang, sementara masyarakat tradisional taat pada adat. Nah sekarang ini adat sudah ditinggalkan dan undang-undang tidak ditaati," ujar Dedi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar

-->