Yamaha

Dorong Potensi Perempuan, Perkawinan Anak Diminta Dicegah

  Kamis, 05 Desember 2019   Nur Khansa Ranawati
Kegiatan Diskusi Publik Pemberdayaan Perempuan Mengatasi Kawin Anak Menyongsong Hari Ibu 2019 di Ruang Malabar Gedung Sate, Bandung, Kamis (5/12/2019). (Ist)

BANDUNG, AYOPURWAKARTA.COM -- Jaringan Relawan Independen (JaRI) mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mendukung potensi perempuan sebagai ibu dan anggota masyarakat. Salah satunya melalui pencegahan kawin anak melalui program Reduksi Kawin Anak yang diinisasi organisasi tersebut.

Pihak JaRi menyebutkan, program tersebut menjadi sorotan penting mengingat perkawinan anak dinilai sebagai "bentuk kekerasan paling kejam". Pasalnya, hal tersebut mampu merebut masa depan anak, utamanya anak perempuan yang harus menjadi istri dan ibu sebelum ia mengenal dirinya sendiri.

“Perkawinan anak membuat perempuan tidak bisa mendapat pendidikan yang memadai, tidak bisa menikmati masa kanak kanaknya, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kawin anak menjadi sebab tingginya angka kematian Ibu di Indonesia,” jelas Ketua JaRi, Inggrid Hilman dalam acara Diskusi Publik Pemberdayaan Perempuan Mengatasi Kawin Anak Menyongsong Hari Ibu 2019 di Ruang Malabar Gedung Sate, Bandung, Kamis (5/12/2019).

Lebih lanjut, Ingrid mengatakan anak perempuan yang kawin pada usia muda cenderung mangalami kekerasan dan tidak mampu bernegosiasi untuk hubungan seks yang aman, sehingga mudah terkena penyakit menular seksual termasuk HIV. Hal ini kerap terjadi akibat efek domino dari permasalahan yang telah melilit keluarganya seperti kemiskinan.

Anak yang telah kawin sebelum waktunya pun disebut memiliki pendidikan serta peluang ekonomi rendah. Hal ini kemudian dapat berdampak pada mengakibatkan status sosial yang rendah di masyarakat serta membatasi kemampuan mereka untuk memperbaiki hidupnya dan keluarganya di masa depan untuk keluar dari kemiskinan.

“Efek demikian diteruskan ke anak anaknya ke generasi selanjutnya dan merugikan pertumbuhan ekonomi. Perkawinan anak di Indonesia mengakibatkan sekurang kurangnya kerugian 1.7 persen PDB pada 2014,” ungkapnya.

Salah satu peggiat hak-hak perempuan yang juga anggota JaRi, Debby Joshepine mengatakan  ada lima hal yang perlu dilakukan untuk menekan jumlah kawin anak di Indonesia. Dari kelima hal tersebut, pentingnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perkawinan dan kesehatan reproduksi perempuan menjadi hal utama.

“Ada peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang perkawinan sebagai tempat tumbuh kembang anggota keluarga dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan dan hak reproduksi perempuan bagi seluruh masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, poin lainnya adalah menunda pacaran pertama, kawin pertama dan hamil pertama sampai perempuan berumur 20 tahun, peningkatan kemandirian perempuan di bidang sosial ekonomi serta peningkatan peran perempuan sebagai anggota masyarakat.

Adapun berdasarkan laporan Unicef dan BPS pada 2016, angka kawain anak di Indonesia dilaporkan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dari 2008-2015 angka kawin anak di Indonesia hanya menurun sedikit dari 27.4% pada 2008 menjadi 22.8% pada 2015.

Sementara pada 2012, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur tercatat memiliki jumlah kawin anak terbanyak. Masing masing sebesar 322.899 orang dan 237.307 orang.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar