Yamaha

Kapolri Keluarkan Maklumat Minta Warga Tak Berkerumun di Luar Rumah

  Selasa, 24 Maret 2020   Vina Elvira
Ilustrasi keramaian -- Polri menurunkan maklumat agar masyarakt patut terhadap pemerintah dalam upaya pencegahan virus corona. Maklumat itu menyinggung, salah satunya tentang pelarangan kerumunan massa. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritisi)

JAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) resmi mengeluarkan maklumat kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona Covid-19. Maklumat tersebut dikeluarkan pada Kamis (19/3/2020).

Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal mengungkapkan, maklumat tersebut dikeluarkan sebagai langkah agar penyebaran virus corona tidak lebih meluas lagi.

“Ini sebagai langkah konkrit secara baik cepat dan tepat agar penyebaran virus ini tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Iqbal dalam siaran pers, Senin (22/3/2020).

Kebijakan dalam maklumat ini, terangnya, merupakan upaya untuk memberikan pengayoman dan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia “Saya ulangi asas keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertingginya,” terang Iqbal.

Untuk itu Polri akan melakukan pembubaran kepada masyarakat yang masih berkerumun di jalan. Sebab, dikhawatirkan dapat menyumbang penyebaran virus corona.

Tak hanya itu, kata Iqbal, terdapat sanksi pidana yang akan ditimpakan kepada masyarakat, apabila mereka bandel dan tidak mengindahkan pembubaran yang dilakukan oleh petugas

“Kami akan proses hukum. Pasal 212 KUHP barang siapa yang tidak mengindahkan petugas yang berwenang yang saat ini melaksanakan tugas dapat dipidana, kemudian pasal 214, dan 216 intinya bisa dipidana,” pungkas Iqbal.

Adapun pasal 216 ayat (1) berisi tentang, :barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana,  demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Dan pasal  212 KUHP berisi tentang: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Lalu ada pasal 214 KUHP ayat (1) berisi tentang : Paksaan  dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lehih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan ayat (2): yang bersalah dikenakan  pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka dan  pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat,  serta pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar