Yamaha

Penundaan Pilkada Serentak Dinilai Sudah Tepat

  Selasa, 31 Maret 2020   Republika.co.id
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (Ayobandung.com/M. Irfan Abiyyudistira)

JAKARTA, AYOPURWAKARTA -- Keputusan DPR RI menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020 dinilai sudah tepat. Keputusan itu diambil setelah adanya kesepakatan antara Kemedagri, KPU, Bawaslu dan Komisi II DPR.

"DPR melalui Komisi II telah menunjukkan komitmen kemanusiaannya yang tinggi di atas agenda pesta politik pilkada secara tepat dan proporsional," kata Pj Ketua Umum Pengurus Besar HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Keputusan itu diambil guna mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 lebih jauh lagi. Arya mengatakan, epidemi corona yang semakin meluas secara nyata telah mengubah setiap rencana besar publik.

Arya mengatakan, hal itu juga menuntut warga sebagai bangsa untuk melihatnya sebagai ancaman kemanusiaan yang mesti disikapi secara serius. DPR juga telah mengalihkan anggaran pilkada untuk kebutuhan penanganan virus corona.

Lebih lanjut Arya menerangkan bahwa DPR dan pemerintah berhasil menemukan jalan keluar terkait perihal tersebut. Terlebih, ungkapnya, saat ini Indonesia tengah berada dalam situasi yang serba terbatas secara SDM kesehatan dan ketidaksiapan anggaran.

"Ini menjadi kesepakatan besar yang Insya Allah akan signifikan dampaknya bagi pemerintah dalam proses pengendalian, recovery situasi sosial dan ekonomi nasional akibat wabah yang mematikan ini," katanya.

Arya berharap pemeritnah dapat menindaklanjuti hasil kesepakatan dan hasil rapat kerja ini. Dia meminta pemerintah merespon kesepakatan tersebut secara konsekuen.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal itu diputuskan dalam rapat di Komisi II DPR yang dipimpin langsung oleh ketua komisi II DPR Ahmad Dolli Kurnia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Plt Ketua DKPP Muhammad.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar