Yamaha

Napi Bebas di Tengah Pandemi Sulit Bekerja, Polri Terbitkan Telegram

  Senin, 20 April 2020   Khoirur Rozi
ilustrasi anggota Polri. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

JAKARTA, AYOPURKARTA.COM -- Program pembebasan narapidana dan anak binaan di tengah wabah Covid-19 berpotensi menimbulkan masalah baru. Untuk itu, Polri mengambil langkah antisipatif untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, narapidana yang baru bebas akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka, ada potensi mereka kembali melakukan tindak kejahatan.

"Mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah Covid-19, yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan," kata Agus dalam keterangannya, Senin (20/4/2020).

Oleh karena itu, Polri menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Surat ini ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri sebagai Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Tahun 2020.

"Surat telegram ini mengarahkan kepada para Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam rangka Harkamtibmas guna mencegah meningkatnya angka kejahatan, khususnya kejahatan jalanan," jelas Agus.

Agus menuturkan, kebijakan Polri dalam menjaga Harkamtibmas di antaranya berkerja sama dengan lapas memetakan narapidana yang dibebaskan. Kedua, menggandeng pemerintah daerah untuk mengawasi dan membina para napi.

"Ketiga, memberikan pelatihan membuat masker dengan menggunakan sarana Balai Latihan Kerja, mengikuti program padat karya, dan proyek dana desa," ujarnya.

Kemudian, memetakan wilayah rawan kejahatan di setiap daerah, termasuk riwayat kejahatan, waktu kejadian, dan modusnya. Kelima, melaksanakan patroli guna mengantisipasi kejahatan jalanan.

"Keenam, meningkatkan kegiatan operasi atau razia di semua sektor khususnya daerah rawan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda guna mencegah terjadinya kejahatan," jelasnya

Selanjutnya, Polri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan khususnya di malam hari. Masyarakat diminta tidak melewati rute rawan kejahatan. Selain itu, Polri juga akan menindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang membahayakan keselamatan.

Untuk diketahui, melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19 PK 01.04.04 Tahun 2020, Kemenkumham RI telah membebaskan 37.563 napi dan anak. Kebijakan ini sudah dimulai sejak 2 April 2020 melalui asimilasi dan integrasi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar