Yamaha

Purwakarta Prioritaskan Pembangunan Sektor Layanan Publik

  Rabu, 05 Agustus 2020   Ananda Muhammad Firdaus
Gedung MPP Purwakarta. (Dok. Pemkab Purwakarta)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mempunyai misi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan professional. Misi tersebut telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, tata kelola pemerintahan yang dimaksud di antaranya mencakup pelayanan publik. Termasuk membangun fasilitasnya. "Untuk optimalisasi tata kelola pemerintahan, itu lebih mencakup ke penyediaan pelayanan dasar publik," ujar Anne tertulis dalam keterangan resmi, Rabu (5/8/2020).

Menurutnya, di antara wujud dari program tersebut yakni menyediakan pusat layanan publik berupa mal pelayanan publik (MPP). Hal ini sejalan dengan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang digulirkan sejak 2017.

Ambu, sapaan akrab bupati, mengatakan, sejak 2019 Pemkab Purwakarta telah memulai pembangunan MPP. Saat ini, perkembangan pembangunannya sudah hampir 100%. MPP Purwakarta diketahui dibangun di sekitar Jalan Jendral Sudirman.

MPP Purwakarta diproyeksikan melayani 100 jenis layanan, mulai dari pengurusan identitas kependudukan, dokumen pertanahan, dokumen perizinan, sampai dokumen imigrasi. MPP dinilai dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan lainnya, untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

"Pelayanan di MPP ini, nantinya lebih banyak yang berkaitan dengan layanan pembuatan dokumen. Misalnya, pembuatan KTP, KK, perizinan dan dokumen penting lainnya. Jadi, pelayanan-pelayanan yang biasanya dilakukan di masing-masing dinas, ke depan cukup dilakukan di satu lokasi," ungkapnya.

Ambu menjelaskan, gedung MPP ini menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga hal ini berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil.

"MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi,” jelas Ambu Anne.

Ambu mengatakan, inovasi ini daoat mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa selama ini pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan. Dengan sistem digitalisasi di MPP, pelayanan yang dilakukan dipastikan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Di samping itu, layanan MPP terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah bahkan swasta.

MoU dengan KemenPAN-RB

image

Berkaitan dengan hal di atas, belum lama ini, Pemkab Purwakarta telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan KemenPAN-RB.

Ambu Anne, kala itu mengatakan, Purwakarta terus melakukan inovasi di bidang pelayanan publik. Menurutnya, inovasi tersebut berguna dalam rangka kecepatan dan ketepatan aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan.

"Sudah zamannya serba cepat dan tepat. mal pelayanan publik kita prioritaskan untuk seluruh warga Purwakarta. Semuanya harus terlayani secara cepat dalam satu gedung. Jadi, kita memiliki pelayanan terintegrasi," kata Ambu.

Ambu menjelaskan, MPP merupakan pembaharuan sistem pelayanan publik di Indonesia. Sistem tersebut adalah generasi ketiga dari sistem pelayanan terpadu satu atap yang beberapa tahun lalu pernah diluncurkan.

Dia berharap, performa birokrasi di Purwakarta semakin efektif dan efisien melayani warga. Karena itu, dirinya siap mengawal kebijakan tersebut sampai pada tatanan teknis.

"Prinsipnya melayani dengan hati. Birokrat di Purwakarta harus merasakan kebutuhan warganya. Ini penting untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga, orientasi kerja menjadi lebih maksimal. Target dan strateginya kita tetapkan dan jalankan bersama seluruh lini birokrasi," Kata Ambu.

Di sisi lain, langkah Pemkab Purwakarta mendapat dukungan dari MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo. Mantan Menteri Dalam Negeri itu bahkan menyaksikan langsung penandatanganan MoU bersama dengan 46 kepala daerah lainnya.

Tjahjo pun berujar sama seperti Ambu. Menurutnya, teknologi informasi harus bisa terintegrasi dengan pelayanan publik demi kecepatan dan ketepatan pelayanan sehingga masyarakat tidak lagi direpotkan dengan kebiasaan birokrasi yang njelimet.

"Semangatnya mengintegrasikan pelayanan. Itu kita harus satu suara dulu di situ. Purwakarta dan 46 daerah lainnya dapat menyatukan suara demi pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat," kata Tjahjo.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar