Yamaha

Jokowi Berujar Siap Divaksin Covid-19 Paling Depan

  Rabu, 18 November 2020   Republika.co.id
Presiden Joko Widodo. (Republika.co.id)

BOGOR, AYOPURWAKARTA.COM -- Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 dimulai akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. Seiring itu, infrastruktur vaksinasi Covid-19 pun disiapkan serta simulasinya sudah dilakukan di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor, Selasa (18/11) yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kesempatan tersebut, presiden menyebutkan pihak-pihak yang akan menjadi prioritas vaksinasi nantinya. Prioritas pertama diberikan kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di garis depan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya.

"Itu yang diberikan prioritas. Plus, TNI dan Polri. Kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian tentu saja kita semua," ujar Presiden Jokowi usai meninjau simulasi vaksikasi, Selasa (18/11/2020).

 Kemudian muncul pertanyaan menarik. Kalau pelayanan publik masuk ke dalam kelompok prioritas vaksinasi, lantas kapan Presiden Jokowi dapat giliran divaksin? Ternyata Jokowi punya jawaban sendiri.

"Kalau ada yang bertanya, presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, ya saya siap," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan produk vaksin yang dipesan dari luar negeri bisa tiba akhir November. Namun dengan situasi yang berkembang saat ini, Presiden Jokowi menyebut vaksinasi bisa mundur ke Desember nanti. Dengan demikian, vaksinasi secara massal baru bisa dilakukan akhir 2020 atau awal 2021.

Mengenai produk vaksin apa yang akan dipesan Indonesia, Jokowi menekankan bahwa apapun pabrikan farmasi yang memproduksi, yang terpenting harus masuk dalam daftar rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Vaksin yang dipesan pun tidak lantas tiba dan bisa langsung disuntikkan ke masyarakat.

Jokowi menjelaskan, produk vaksin yang dipesan nanti harus mendapat otoritsasi penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah izin dari BPOM keluar, barulah produk vaksin bisa digunakan secara massal.

Namun pemerintah masih punya pekerjaan rumah lain. Jokowi menyebutkan, distribusi vaksin perlu penanganan khusus terutama penyediaan cold chain atau rantai dingin yang memadai ke seluruh daerah. Apalagi, setiap produk vaksin memiliki standardisasi suhu berbeda-beda untuk disimpan.

"Setiap vaksin dari produk yang berbeda memerlukan model distribusi yang berbeda. Inilah yang terus kita siapkan agar nanti daerah-daerah juga segera mendapat vaksin, dan vaksinnya juga tidak rusak," kata Jokowi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar