Yamaha

Tiga Kasus Seret Habib Rizieq Shihab Diambil Alih Bareskrim Polri

  Selasa, 12 Januari 2021   Republika.co.id
Habib Rizieq Shihab. (Republika)

JAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Tiga kasus yang menyeret pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, diambil alih oleh Bareskrim Polri. Tiga kasus itu terkait kerumunan massa di Petamburan Jakarta dan Megamendung Kabupaten Bogor, serta kasus Rumah Sakit Ummi Kota Bogor.

Awalnya, tiga kasus tersebut masing-masing ditangani oleh Polda Metro Jaya untuk kasus Petamburan dan dua kasus lainnya oleh Polda Jawa Barat.

"Kami perlu sampaikan bahwa tiga kasus tersebut kehadiran TKP Petamburan, TKP Megamendung, dan TKP RS Ummi. Dari tiga kasus tersebut ketiganya telah ditarik penyidikannya ke Dittipidum Bareskrim Polri," ujar Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (12/1).

Namun demikian, lanjut Ramadhan, penyidikan dan penanganan ketiga kasus tersebut dilakukan secara terpisah. Alasan Bareskrim Polri mengambil alih ketiga kasus HRS tersebut, lantaran peristiwa pelanggaran yang dilakukan terjadi di lintas wilayah. Terakhir HRS ditetapkan sebagai tersangka pada kasus RS Ummi.

"Selanjutnya kasus tersebut secara terpisah dilakukan penyidikan dan pemberkasannya pun masing-masing," ungkap Ramadhan. Saat ini HRS sendiri tengah berada di rumah tahanan Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

 Sebelumnya, HRS ditahan usai menjalani pemeriksaan hampir 13 jam pada Sabtu (12/12). Pimpinan FPI ditahan selama 20 hari hingga 31 Desember 2020. Alasan polisi, melakukan penahanan terhadap Habib Rizieq berdasarkan dua hal, yakni secara objektif dan subjektif.

 Kemudian secara objektif, Habib Rizieq ditahan karena ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan lebih dari lima tahun penjara. Sementara, secara subjektif mencegah HRS kabur ke luar negeri meskipun sudah dilakukan pencekalan.

Dalam kasus kerumunan massa di Petemburan HRS diduga melanggar Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan juga dijerat dengan Pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan 216 KUHP. Kemudian, di kasus kerumunan massa di Megamendung HRS dikenakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No 4/1984 tentang Wabah Penyakit juncto Pasal 93 UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP.

Sedangkan, untuk kasus RS Ummi, HRS terancam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit. Hasil dalam lidik, sidik, konstruksi pasal ditambahkan Pasal 216 KUHP, Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar