Yamaha

Suntik Vaksin Urusan HAM, Amnesty: Negara tak Boleh Beri Sanksi

  Rabu, 13 Januari 2021   Republika.co.id
ilustrasi pemberian vaksin Covid-19. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyayangkan bila pemerintah memberikan sanksi terhadap warganya lantaran menolak menerima vaksin Covid-19.

Usman menegaskan Hak Asasi Manusia (HAM) menjunjung tinggi manusia. Siapa pun berhak memilih tindakan medis sesuai keinginannya.

"Dalam perspektif HAM, hal (vaksinasi) itu harus dilakukan berdasarkan kesukarelaan dari masyarakat dimana pun dan kapan pun. Apabila ada yang menolak, negara tidak boleh mempidanakan apalagi dengan pidana penjara," kata Usman pada Republika, Rabu (13/1).

Usman mengapresiasi langkah pelaksanaan vaksin Covid-19 untuk tujuan kesehatan masyarakat terutama agar terhindar dari infeksi virus yg mematikan. Namun, ia menyarankan pemerintah perlu membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan secara lebih serius baik di lingkungan masyarakat maupun terutama di lingkungan pemerintah.

"Kesadaran itu akan menjadi tumpuan bagi suksesnya pelaksanaan pemberian vaksin," ujar Usman.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX sekaligus politisi PDIP Ribka Tjiptaning Tyas mengklaim menjadi penolak pertama vaksin Covid-19. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang satu partai dengan Ribka akan menerima suntikan vaksin Sinovac pada Rabu (13/1).

Ribka menyatakan pemberian vaksin pada seseorang tak bisa dipaksakan. Menurutnya, hal itu bisa saja melanggar HAM.

"Jangan main-main, saya yang pertama bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa ya pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu, makanya saya tanya (vaksin) ini yang katanya mau digratiskan?" kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX DPR pada Selasa (12/1).

Ribka menjelaskan sikap penolakannya muncul setelah mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Selain itu, ia memantau sebagian vaksin yang pernah diterima Indonesia justru memperburuk keadaan.

"Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi, terus antikaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ungkap Ribka.
Presiden Jokowi resmi menjadi orang Indonesia pertama yang menjalani program vaksinasi Covid-19 resmi dari pemerintah. Presiden disuntikkan Coronavac, vaksin produksi Sinovac, tepat pukul 09.42 WIB di Istana Merdeka, Rabu (13/1).

"Pagi ini saya memulai ikhtiar besar sebagai warga negara Indonesia untuk terbebas dari pandemi ini dengan menerima vaksin Covid-19," kata Jokowi melalui unggahan di media sosialnya.

Mekanisme vaksinasi sendiri dilakukan dalam empat tahap, yakni pertama klarifikasi data penerima. Kedua, penerima vaksin menjalani pengecekan tekanan darah dan klarifikasi kesehatan. Ketiga, penyuntikan vaksin dilakukan oleh tim dokter kepresidenan. Keempat, penerima vaksin mendapat kartu tanda suntik.

Dalam pemeriksaan kesehatan, Presiden Jokowi diketahui memiliki tekanan darah 130/67 mmHg yang diartikan sehat dan fit. Sejumlah pertanyaan juga diajukan kepada Presiden Jokowi, seperti apakah pernah terkonfirmasi menderita Covid-19, apakah memiliki gejala batuk dalam tujuh hari terakhir, dan apakah ada riwayat komorbid, seperti penyakit jantung, ginjal, serta diabetes. Semua pertanyaan tersebut dijawab 'tidak' oleh Presiden Jokowi.

"Lalu lengan baju kiri saya disingkapkan. Dan vaksin pun disuntikkan," kata presiden.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar