Yamaha

Dedi Mulyadi Khawatir Beras Vietnam Rugikan Pedagang dan Petani Lokal

  Selasa, 19 Januari 2021   Republika.co.id
Dedi Mulyadi. (www.lpplpurwakarta.com)

JAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyoroti temuan peredaran beras impor asal dari Vietnam. Dia mengaku khawatir adanya peredaran itu bakal membuat rugi para pedagang dan petani lokal.

Dedi mengungkapkan, temuan beras impor dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Paripurna DPR RI pada Senin (18/1). Harga beras tersebut dalam pantauannya mencapai Rp9 ribu saja per kilogram.

AYO BACA : Ridwan Kamil Dorong Pejabat Penyintas Covid-19 Donorkan Plasma Darah

"Ketika beras murah membanjiri pasar maka otomatis harganya beras lokal jatuh," kata Dedi pada Republika, Selasa (19/1).

Kekhawatiran Dedi muncul karena kedatangan beras impor berpeluang besar menjatuhkan harga beras lokal. Menurutnya, para petani juga dirugikan lewat peredaran beras murah itu karena biaya produksi yang tinggi.

AYO BACA : 19 Januari 2021, Tambahan Covid-19 Indonesia di Atas 10 Ribu Kasus Lagi

"Kasihan pedagang yang sudah beli barang dengan harga (beras) hari ini pasti jatuh harganya kalau ada yang lebih murah, petani juga kasian," ujar politisi asal partai Golkar itu.

Atas temuan ini, Dedi menegaskan, supaya Kementan ikut menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan izin impor beras ini hingga tuntas. Sebab selama ini beras murah diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu saja.

"Peruntukannya beras khusus untuk kelas tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat luas. Saya minta Kementan terus kawal proses penyelidikan Mabes Polri," ucap mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Sebelumnya, Dedi mempertanyakan adanya beras impor asal Vietnam sebanyak 300 ton yang masuk ke pasar tradisional. Langkah hukum dinilai perlu jika nyatanya izin impor beras adalah beras khusus yang tidak diatur harganya oleh pemerintah, namun dijual seharga Rp 9.000 atau masuk kategori beras medium. Menurut Dedi, jika itu terjadi diduga terdapat pemalsuan dokumen.

AYO BACA : Longsor Paling Banyak Terjadi di Jabar Selama 2020

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar