Yamaha

Menteri Korupsi di Masa Pandemi Layak Dihukum Mati, Eks Ketua KPK Bilang Begini

  Rabu, 17 Februari 2021   Suara.com
Tersangka suap penetapan perizinan ekspor benih lobster Edhy Prabowo. (suara.com/Antara)

JAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut jika dua eks menteri kabinet Presiden Joko Widodo, Edhy Prabowo dan Juliara Peter Batubara layak dihukum mati karena terlibat kasus korupsi di masa pandemi Corona.

Menanggapi itu, eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut jika hukuman mati bisa saja diterapkan melalui penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Undang-undangnya memungkinkan apabila syaratnya terpenuhi bisa diterapkan hukuman mati," ucap Agus seperti dikutip Antara, Rabu (17/2/2021). 

Namun demikian, Agus berbeda pandangan dengan Edward soal vonis mati. Dia mengatakan Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara sebaiknya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dikenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) ketimbang dihukum mati.

"Saya termasuk yang berprinsip, hidup itu yang berhak mengambil, ya, yang memberi hidup. Oleh karena itu, hukuman maksimal yang lain pantas digunakan, yaitu hukuman seumur hidup dan diberlakukan TPPU kepada yang bersangkutan," ucap Agus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menilai pertimbangan hukuman mati mungkin dapat memberikan efek jera sehingga membuat seseorang takut melakukan korupsi.

"Mungkin pertimbangan penting lainnya efek pencegahan karena hukuman mati akan membuat orang takut/jera melakukan korupsi (deterrent effect)," katanya.

Sebelumnya, Edward menyebutkan Edhy dan Juliari yang tersandung kasus pidana korupsi di tengah masa pandemi COVID-19 layak dituntut hukuman mati.

Edhy merupakan tersangka penerima suap terkait dengan perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sementara itu, Juliari tersangka penerima suap dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

"Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang pemberatannya sampai pada pidana mati," kata Eddy dalam acara Seminar Nasional "Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum pada Masa Pandemi" yang berlangsung secara virtual, dipantau di Yogyakarta, Selasa (16/2).

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar