LPS Ajak Media Digital Berperan Aktif demi Stabilitas Keuangan di Indonesia

SUBANG -- Lembaga Penjamin Simpan (LPS) mengajak media digital berperan mewujudkan stabilitas keuangan nasional dengan cara meningkatkan literasi keuangan masyarakat. 

Meleknya literasi keuangan masyarakat akan mencegah praktik keuangan ilegal seperti kasus investasi bodong, rentenir, penyedia pinjaman online (pinjol) bermasalah, skema ponzi, dan lainnya.

"Kita harap media-media digital ikut ambil peran dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Ini sangat membantu untuk mewujudkan stabilitas keuangan nasional," kata Kepala Kesekretariatan LPS, Nur Budiantoro, pada acara Talk Show LPS dengan Tema Peran Media dalam Meningkatkan Literasi Keuangan di Era Digital, di Sari Ater Hotel and Resort, Subang, Jumat 24 Februari 2023.

Nur Budiantoro menerangkan meleknya literasi keuangan masyarakat juga dapat menjadi penyeimbang dalam situasi krisis keuangan atau kasus kolaps suatu bank. 

Menurutnya, di era digital seperti sekarang isu krisis keuangan atau kolaps bank bisa mudah tersebar di kalangan masyarakat. Namun, kehadiran media digital bisa jadi penyeimbang dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Sebagai contoh saat krisis tahun 1998, waktu itu masyarakat mungkin tahu apa yang sedang terjadi melalui TV, radio, atau koran pagi. Kalau kejadian serupa terjadi hari ini mungkin mudah tersebar, tapi juga keberimbangan informasinya bisa cepat. Sehingga warga otoritas bisa bicara dan disebarkan," paparnya. 

Diketahui, sejak LPS beroperasi pada tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2022, jumlah BPR/BPRS yang telah dilikuidasi adalah sebanyak 118 Bank yang terdiri dari 1 Bank Umum, 10 BPR dan 13 BPRS. Jumlah Bank dalam proses likuidasi adalah sebanyak 3 BPR/BPRS, dan yang telah selesai likuidasinya adalah sebanyak 115 Bank, terdiri dari 1 Bank Umum, 102 BPR dan 12 BPRS.

"Sesuai amanat undang-undang dalam mewujudkan stabilitas keuangan nasional. Kita terus menjalankan fungsi sebagai penjamin nasabah perbankan, resolusi bank, menjalankan program PRT, dan menjalankan penjamin polis asuransi. Yang terakhir itu masih berjalan karena aturannya baru keluar," jelas Nur Budiantoro. 

Terakhir, LPS berharap meningkatnya literasi keuangan masyarakat dapat memberi pemahaman terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berdampak pada meningkatnya taraf hidup masyarakat. 

"Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan Nasional," tandasnya.