Yamaha

Usulan Dedi untuk Mengurangi Hutang Luar Negeri Indonesia

  Selasa, 18 April 2017   Andres Fatubun
Bupati Purwakata Dedi Mulyadi.

PURWAKARTA,AYOPURWAKARTA.COM -- Tata kelola keuangan di Indonesia masih bisa dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari tingginya hutang luar negeri Indonesia. Saking tingginya, Menteri keuangan, Sri Mulyani menggambarkan, untuk membayar lunas hutang tersebut, masing-masing penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 260 juta harus menanggung hutang Rp13 juta perkepala.

Menanggapi gambaran akan tingginya hutang luar negeri Indonesia, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi berpendapat hutang Indonesia seharusnya bisa diperkecil nilainya.

"Kita sudah enggak perlu lagi memperdebatkan hutang tersebut, tapi kita fokus untuk membuat langkah-langkah agar ke depan, Indonesia hanya memiliki hutang yang kecil," jelasnya saat ditemui wartawan pada Senin (18/04/2017).

Menurutnya, ada beberapa cara yang harus ditempuh untuk meminimalisir pinjaman hutang ke luar negeri. Salah satunya dengan merombak sistem tata kelola keuangan dari tingkat pusat hingga daerah.

"Perlu ada perombakan sistem dari pusat ke daerah sehingga fokus keuangan diarahkan untuk upaya pembangunan investasi," ujarnya.

Selain itu Dedi juga menjelaskan bahwa pengelolaan uang dengan sistem pagu harus dihapuskan.

"Sistem pagu itu melahirkan bentuk imajinatif anggaran. Sejumlah perangkat kerja di pusat dan daerah jadinya hanya berorientasi menghabiskan anggaran sesuai data mereka," ungkapnya.

Dedi menambahkan, pagu yang tidak efesien itu jumlahnya bisa mencapai 30-40% dari APBD/APBN. Padahal, angka sebesar itu lebih berguna jika digunakan untuk pembelanjaan infrastruktur yang penting dan strategis.

"Angkanya bisa 30-40%, ini kalau digunakan dengan baik untuk pembelanjaan infrastruktur, kita akan punya surplus anggaran," jelasnya.

Bagi Dedi, surplus inilah yang bisa dipakai untuk mencicil hutang luar negeri Indonesia.

Selain hal tersebut, orang nomer satu di Purwakarta ini mengatakan, penumpukan uang di sejumlah daerah surplus dapat digunakan untuk membangun daerah yang kekurangan dana pembangunan.

"Yang daerahnya surplus, yang punya silpa (sisa lebih anggaran) besar, bisa membuat semacam perjanjian pemberian hutang ke sejumlah daerah yang mengalami defisit anggaran," katanya.

Dedi mencontohkan misalnya, di DKI Jakarta yang surplus anggaran, bisa memberikan bantuan pinjaman kepada daerah yang defisit.

Terakhir, Bupati Purwakata ini juga menginginkan adanya rencana pembelian obligasi oleh sejumlah daerah yang sudah memiliki kemapanan keuangan.

"Sebagai contoh, di Purwakarta kita sedang dibuat rancangan peraturan daerah (raperda) dimana Pemkab Purwakarta memberikan dana sebesar satu sampai dua milyar Rupiah pada setiap desa untuk dibelikan dana obligasi," jelasnya.

Menurutnya, pembiayaan pembelian obligasi tersebut untuk membuat seluruh desa di Purwakarta mandiri dalam pengelolaan keuangan.

"Dalam lima tahun semua desa jadi mandiri, Pemkab Purwakarta sudah tidak perlu lagi memberikan subsidi, nah dana subsidinya dipakai buat beli obligasi lagi, sehingga uangnya berkembang," ungkapnya. (Arditya Pramono)

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar