Yamaha

PSBB Bandung Raya, Polda Jabar Dirikan 97 Titik Pemeriksaan

  Selasa, 21 April 2020   Vina Elvira
[Ilustrasi] Sejumlah warga beraktivitas di Jalan Asia-Afrika yang ditutup untuk pembatasan sosial dan pengurangan titik kumpul warga guna mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Bandung, Kamis (16/4/2020). (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

BANDUNG, AYOPURWAKARTA.COM -- Polri melalui Polda Jabar mendirikan sebanyak 97 titik check point guna mengamankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandung Raya. Sebanyak 4.497 personel gabungan dikerahkan selama PSBB yang akan dimulai pada Rabu (22/4/2020) dini hari.

“Polri dalam hal ini Polda Jabar telah menyiapkan pengamanan PSBB seluruh personel yang dilibatkan di dalam pengamanan bersama instansi terkait lainnya, TNI, Dishub, kemudian Satpol PP dan menyiapkan untuk post check point keseluruhan 97 check point di lima kabupaten kota di Bandung Raya,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes S. Erlangga di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (21/4/2020).

Erlangga menuturkan titik check point tersebut terbagi ke dalam tiga kawasan, yaitu kawasan batas kabupaten-kota, kawasan dalam kota, dan kawasan pintu tol yang berada di  Kota Bandung.

“Kita membagikan ada pos yang memang untuk batas kabupaten atau kota, kemudian ada pos yang di dalam kota, termasuk pos pintu tol yang khusus di wilayah Kota Bandung, ada 5 pintu tol kita siapkan untuk check point di situ,” terangnya.

Check point selama PSBB ini, tambahnya, berada di lima wilayah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Sumedang.

Dengan uraian, di Kota Bandung sebanyak 19 titik, Kabupaten Bandung 16 titik, Kabupaten Sumedang 36 titik, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi 21 titik.

Dalam pelaksanaan pengamanan, petugas yang dikerahkan di setiap titik check point akan melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari suhu tubuh, penggunaan masker, hingga pembatasan kapasitas kendaraan.

“Kemudian melakukan pemeriksahana suhu tubuh, termasuk pemeriksaan penggunaan masker kemudian di dalam pembatasan kapasitas kendaraan, ditentukan bahwa kapasitas 50% dari kapasitas kendaraan yang digunakan,” jelas Erlangga.

Perihal pemberian sanksi, Erlangga menerangkan bahwa pada pelaksanaan PSBB ini sanksi yang diberlakukan kepada masyarakat yang melanggar masih berupa teguran secara persuasif dan humanis.

“Kemudian untuk sanksi, masih kita berikan secara persuasif dan humanis memberikan teguran. Selama 14 hari, langkah kita untuk, itu kan pendekatan hukum dengan memberikan teguran,” terangnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar