Yamaha

Pelanggar Protokol Kesehatan di Jabar Mayoritas dari Bandung

  Rabu, 02 September 2020   Suara.com
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG, AYOPURWAKARTA.COM -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap data pelanggaran protokol kesehatan di Jawa Barat yang menunjukkan mayoritas pelanggar berasal dari kawasan Bandung Raya.

Hal itu disampaikan oleh Ridwan Kamil melalui akun Twitter miliknya @ridwankamil. Ia mengunggah data pelanggaran protokol kesehatan di Jawa Barat.

Ridwan Kamil menyoroti Kabupaten dan Kota Bandung yang paling banyak melakukan pelanggaran.

"Lebih dari 80% pelanggaran protokol kesehatan se-Jawa Barat tercatat dilakukan oleh warga Bandung Raya, khususnya oleh warga Kabupaten Bandung," kata Ridwan kamil seperti dikutip Suara.com, Rabu (2/9/2020).

Dari data yang dibagikan, tercatat pelanggaran protokol kesehatan per 29 Agustus 2020 tercatat ada sebanyak 590.858 kasus pelanggaran.

Adapun wilayah di Jawa Barat yang menyumbang kasus pelanggaran terbesar adalah Kabupaten Bandung dengan 499.898 pelanggaran.

Selain Kabupaten Bandung, Kota Bandung juga tercatat menyumbang kasus pelanggaran yang tinggi, yakni sebesar 3.031 kasus.

Total denda dari sanksi berat yang terkumpul mencapai Rp36.500.000.

Pria yang kerap disapa Kang Emil itu meminta agar warga bisa meningkatkan kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan, meliputi 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

"Mohon diperbaiki dan ditingkatkan lagi kedisiplinannya," ungkap Kang Emil.

Kang Emil mengajak warganya untuk kembali waspada dengan Covid-19 hingga menunggu vaksin yang sedang diproses selesai.

Menurut Kang Emil, hanya disiplin lah yang bisa menjadi modal untuk bertahan memerangi Covid-19.

"Mari disiplin sambil menunggu vaksin. Hanya itu modal kita," ucap Kang Emil.

AKB di Luar Bodebek Diperpanjang

Pemprov Jawa Barat memperpanjang masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di luar Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) hingga 26 September 2020.

Perpanjangan AKB tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.469-Hukham/2020.

Bupati hingga wali kota yang wilayahnya terkena AKB diminta menerapkan pembatasan sosial berskala mikro.

Para pemimpin daerah itu juga diminta untuk melakukan koordinasi dengan unsur TNI-Polri dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB sesuai undang-undang.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar