Yamaha

Jokowi Minta Kapolri Implentasi UU ITE dengan Rasa Keadilan

  Selasa, 16 Februari 2021   Editor
Presiden Jokowi. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Presiden Joko Widodo meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan dalam implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  

Menurut dia, UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi terhadap undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujarnya, mengutip laman Kominfo, Selasa (16/2/2021).

Menurut Jokowi, belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Jokowi ingin pemilahan kasus berkenaan undang-undang ini lebih selektif.

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-undang ITE biar jelas,” katanya.

Namun, apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, dia akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ucapnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar