Yamaha

Jalan, Lisdes, hingga Rutilahu Jadi Keluhan Paling Banyak Diterima DPRD Jabar

  Jumat, 12 Maret 2021   Republika.co.id
DPRD Jabar (Dok Humas DPRD Jabar)

BANDUNG, AYOPURWAKARTA.COM -- Jalan, lisdes, dan rutilahu masih menjadi aspirasi paling menonjol yang diterima anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ketika reses. Semua itu disampaikan ketika 120 anggota DPRD Jabar melakukan Reses II Tahun Sidang 2020-2021. 

Di tengah cengkeraman pandemi Covid-19 dan ketidakpastian masa depan, masyarakat ingin aspirasinya didengar oleh para wakil mereka di kursi DPRD. Suara hati dari sebagian besar warga inilah yang banyak masuk ke kursi DPRD Provinsi Jawa Barat. 

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady  mengatakan, reses adalah upaya untuk menyerap aspirasi warga, dan konstituen untuk mencaritahu, menelisik sekaligus segala sesuatu yang perlu diketahui warga. 

Menurut Daddy, sebagai wakil rakyat, anggota dewan wajib menyuarakan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Hal itu menjadi bagian dari sumpah yang diucapkannya ketika dilantik. 

“Maka, tidak salah jika masyarakat mempertimbangkan ‘perjuangan’ setiap anggota dewan ketika yang bersangkutan mencalonkan diri pada pilkada atau pemilu berikutnya,” kata Daddy di ruang kerja Komisi IV DPRD Jawa Barat Jalan Dipenogoro Kota Bandung, Jumat (12/3).

Dalam reses, Daddy mengaku, ada beberapa sektor yang menjadi skala prioritas, terutama insfrastruktur jalan, listrik masuk desa (lisdes), dan rumah tidak layak huni (rutilahu).

Daddy memaparkan, klasifikasi jalan diatur berdasarkan status dan kelas menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Di antaranya melalui UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, sesuai dengan kewenangan/statusnya. Dalam statusnya, jalan umum dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. 

“Tetapi masyarakat tidak mau tahu, mau jalan nasional, provinsi, atau jalan desa. Yang mereka inginkan bahwa jalan harus bagus,” tutur Daddy.

Dia mencontohkan, di beberapa wilayah tidak sedikit jalan yang rusak. Salah satu penyebabnya adalah angkutan hasil penambangan atau galian. Oleh karena itu, beberapa tahun ini Pemerintah merencanakan pembangunan jalan tambang. Namun, kata dia rencana tersebut belum terealisi hingga kini.

“Sebagai contoh adalah rencana pembangunan jalan tambang di daerah Parung Panjang. Sebelumnya sempat mencuat, panjang jalan tambang yang akan dibangun kurang lebih 19 kilometer. Namun, sampai saat ini belum terwujud,” katanya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar