Yamaha

Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp 6.073,68 Triliun

  Senin, 15 Maret 2021   Suara.com
ilustrasi -- Pixabay

JAKARTA , AYOPURWAKARTA.COM -- Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar 420,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 6.073,68 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4 persen (yoy).  

"Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terjadi pada ULN Pemerintah dan ULN swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan pers, Senin (15/3).

ULN Januari 2021 terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 213,6 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 207,1 miliar dolar AS. ULN Pemerintah bulan Januari 2021 tumbuh lebih rendah menjadi  210,8 miliar dolar AS.

Nilai tersebut tumbuh 2,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Desember 2020 sebesar 3,3 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo.

Sementara itu, posisi surat utang Pemerintah masih meningkat seiring penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar AS dan Euro di awal tahun. Di tengah momentum likuiditas di pasar global yang cukup tinggi serta sentimen positif implementasi vaksinasi Covid-19 secara global.

"Perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik," katanya.

Erwin mengatakan ULN Pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah. Antara lain yaitu sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yakni 17,6 persen dari total ULN Pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,1 persen, sektor jasa pendidikan sebesar 16,2 persen, sektor konstruksi sebesar 15,2 persen, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 13,0 persen.

Sementara itu, ULN juga swasta tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir Januari 2021 tercatat 2,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen (yoy).

"Perkembangan ini didorong oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam," katanya.

Pada akhir Januari 2021, ULN PBLK tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,3 persen (yoy). Selain itu, kontraksi ULN LK tercatat sebesar 6,1 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,7 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,0 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.

BI memandang struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Struktur ULN yang sehat tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2021 yang tetap terjaga di kisaran 39,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4 persen.

Struktur ULN Indonesia yang tetap sehat juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," katanya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar