Yamaha

Pedagang Pasar Rebo Purwakarta Tolak Rencana Pemerintah Kenakan PPN untuk Kebutuhan Pokok

  Jumat, 11 Juni 2021   Dede Nurhasanudin
Maman pedagang besar di Pasar Rebo Purwakarta tolak pengenaan PPN untuk bahan pokok.
PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Para pedagang di Pasar Rebo Purwakarta menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok.
 
Penolakan tersebut disampaikan salah seorang pedagang beras di pasar tersebut, Maman. Maman mengatakan rencana kenakan PPN tidak berpihak kepada para pedagang juga masyarakat karena memberatkan. "Jelas kami menolak. Kalau PPN dikenakan kebutuhan pokok, harga jual akan naik. Akhirnya dikhawatirkan daya beli masyarakat menurun," ujar dia, Jumat, 11 Juni 2021.
 
Menurutnya, di awal masa pandemi Covid-19 berjualan dapat dikatakan sepi jika dibandingkan sebelumnya. Saat ini perekonomian masyarakat mulai berangsur membaik, tetapi pemerintah malah berencana mengeluarkan kebijakan yang dinilai akan menyurutkan perekonomian masyarakat.
 
Ia menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut karena sebelum menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. "Langkah penolakan sejauh ini belum dilakukan. Baru disampaikan melalui grup facebook pedagang Pasar Rebo Purwakarta. Langkah selanjutnya, menunggu arahan ketua pedagang Pasar Rebo," kata Maman.
 
Penolakan juga disampaikan pedagang lain, Ayi Basari yang mengaku tidak setuju karena keuntungan yang diperoleh tergolong kecil, tidak sebesar di pasar modern. "Kalau ada pajak, akan menambah beban. Jadi gimana nasib kami?" ujar pedagang sayuran di pasar yang sama itu.
 
Jika kemudian diberlakukan, lanjut dia, solusinya adalah menaikkan harga jual kepada masyarakat. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun karena ada kenaikan harga. "Jadi jangan direalisasikan kebijakan itu. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini," ujar Ayi.
 
Seperti diketahui, pemerintah berencana mengenakan PPN terhadap barang kebutuhan pokok. Jenis kebutuhan pokok yang akan dikenai PPN masuk dalam kategori sangat dibutuhkan masyarakat, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. PPN juga akan dikenakan terhadap barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti emas, batubara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak, dan gas bumi.
 
Adapun kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar